GBP/JPY Berusaha Keras untuk Lanjutkan Kenaikan di Atas 163,00 Jelang Pidato BoJ Ueda
- GBP/JPY menampilkan pergerdakan sideways menjelang pengumuman kesepakatan Brexit yang diharapkan.
- Yen Jepang kehilangan sikapnya karena BoJ Ueda tampaknya mengikuti Gubernur BoJ Kuroda.
- IHK Jepang tidak berubah meskipun inflasi naik ke level tertinggi multi-dekade karena tekanan harga yang dipicu oleh kekuatan internasional.
Pasangan GBP/JPY menghadapi rintangan dalam melanjutkan kenaikan di atas 163,00 di sesi Asia. Pasangan mata uang ini diprakirakan akan melanjutkan kenaikan karena para investor menahan diri untuk tidak mendukung Yen Jepang, mengingat fakta bahwa Calon Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda mengikuti jejak Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda.
BoJ Ueda menyebutkan dalam pidatonya pada hari Jumat bahwa kebijakan moneter saat ini sesuai untuk terus mendorong tekanan inflasi. Meskipun mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade, Indeks Harga Konsumen (IHK) Jepang tidak stabil karena inflasi didorong oleh kekuatan internasional. Alasan di balik percepatan indeks harga di Jepang adalah harga impor yang lebih tinggi untuk bahan bakar dan makanan, bukan permintaan domestik dan upah, yang seharusnya menjadi penopang utama inflasi.
Pengganti BoJ Kuroda tidak memberikan isyarat yang berarti mengenai peregangan lebih lanjut pada Yield Curve Control (YCC), yang membuat para investor berada dalam dilema. Niat pemerintah Jepang adalah untuk membangun rencana permainan dengan pemimpin BoJ yang baru untuk keluar dari kebijakan moneter yang telah berlangsung selama satu dekade. Namun, komentar dovish dari BoJ Ueda memangkas taruhan dukungan jangka panjang untuk Yen Jepang.
Selanjutnya, BoJ Ueda juga akan menyampaikan pidato pada hari Senin, yang akan memberikan lebih banyak penjelasan mengenai visi untuk mempertahankan Yen Jepang sebagai pesaing kuat terhadap mata uang-mata uang rival.
Sementara itu, Poundsterling bergerak sideways menjelang pengumuman kesepakatan Brexit oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Raya, Rishi Sunak, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. "Perdana Menteri ingin memastikan bahwa kesepakatan apapun akan memperbaiki masalah-masalah praktis di lapangan, menyarankan bahwa perdagangan mengalir dengan bebas di seluruh wilayah Inggris Raya, melindungi posisi Irlandia Utara di Uni Eropa, serta mengembalikan kedaulatan pada rakyat Irlandia Utara," demikian pernyataan dari kantor Sunak, seperti dikutip dari Reuters.